Ketua KPK: “Saya Tidak Pernah Melobby Orang..”

News - Fahri mempertanyakan mengapa kesaksian di muka sidang itu tidak dimasukkan ke dalam dakwaan kasus korupsi e-KTP yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum KPK.

Fahri menilai, konflik kepentingan Agus Rahardjo dalam kasus korupsi e-KTP ini sudah sangat tampak, sehingga Wakil Juru Bicara DPR itu menuntut agar Agus segera mundur dari KPK.

Selain itu, Fahri juga mengusulkan hak angket kasus e-KTP di DPR untuk menyelidiki ketidakberesan dalam pengusutan kasus e-KTP ini.

Dalam dakwaan kasus korupsi e-KTP, banyak pihak yang disebut menerima dana hasil korupsi e-KTP tahun 2011-2012.

Korupsi terjadi sejak proyek itu dalam perencanaan. Hingga saat ini, KPK telah memeriksa lebih dari 200 orang saksi, di antaranya sekitar 39 orang anggota DPR, beberapa pejabat di Kemendagri, Mantan Mentri Dalam Negri Gamawan Fauzi, Ketua DPR Setya Novanto, pihak Badan Usaha Milik Negara, dan pihak swasta.

Menurut Juru Bicara KPK Febri Dyansyah, da sembilan orang yang dicegah ke luar negeri," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (15/3/2017). Surat pencegahan itu berlaku hingga 28 Maret 2017.

Pada 28 September 2016 lalu, KPK mengirimkan surat kepada Direktorat Jenderal Imigrasi terhadap lima orang, yakni terdakwa mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Sugiharto, dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman.

Selain Sugiharto dan Irman, tiga orang saksi, yakni Ketua Konsorsium Percetakan Negara RI (PNRI) Isnu Edhi Wijaya, Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana, dan pengusaha Andi Agustinus atau Andi Narogong.

Hingga saat ini, baru ada dua terdakwa dalam kasus tersebut, yakni mantan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Sugiharto, dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman.(wik)

《《《...Sebelumnya